JAKARTA – Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-63 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar aksi protes simbolis bertajuk “Aksi 63 Karangan Bunga untuk SMI: Tolak Kapitalisasi Pendidikan Tinggi.”
Aksi ini merupakan protes moral terhadap kebijakan pendidikan tinggi yang dinilai semakin dikomersialisasi dengan dalih “partisipasi publik”.
Menurut ADAKSI, kebijakan ini melanggar amanat UUD 1945 Pasal 31 dan nilai Pancasila, serta memperlebar kesenjangan akses pendidikan.
Dalam aksinya, ADAKSI menyampaikan tiga tuntutan utama:
1.Hapuskan Klasterisasi Pendidikan Tinggi: ADAKSI menuntut penghapusan klasterisasi PTN Satker, BLU, dan BH yang dianggap melanggengkan ketimpangan. Klasterisasi ini dinilai mendiskriminasi hak tunjangan kinerja (tukin) dosen dan membebani mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencekik.
2.Wujudkan Biaya Kuliah Murah/Terjangkau: Kenaikan drastis UKT akibat kebijakan biaya kuliah baru membuat pendidikan tinggi semakin sulit diakses oleh masyarakat menengah ke bawah.
3.Wujudkan Kesejahteraan Dosen: ADAKSI menuntut pemberian tunjangan kinerja untuk semua dosen ASN tanpa klasterisasi. Selain itu, mereka mendesak kenaikan tunjangan fungsional yang tidak pernah naik sejak tahun 2007. Tuntutan lain termasuk pembayaran tukin yang belum dibayarkan pada periode 2020-2024 serta kepastian skema kontrak bagi dosen PPPK.
Sebagai simbol kritik, sebanyak 63 karangan bunga dari dosen di berbagai daerah dipajang di depan Gedung Kementerian Keuangan. Papan bunga tersebut berisi pesan yang menyuarakan penolakan terhadap kapitalisasi pendidikan tinggi dan menuntut perbaikan kesejahteraan dosen.
Komentar