Kefamenanu, TTU — Komando Distrik Militer (Kodim) 1618/Timor Tengah Utara (TTU) menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berlangsung di Lapangan Upacara Makodim 1618/TTU, Jalan A. Yani, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Minggu (5/10/2025) pagi.
Upacara yang dimulai pukul 08.15 Wita tersebut dipimpin oleh Kasdim 1618/TTU Mayor Inf Nur Marsudi selaku Inspektur Upacara, dengan tema nasional “TNI PRIMA – TNI RAKYAT – INDONESIA MAJU.”
Kegiatan berlangsung dengan khidmat, aman, dan lancar, diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari personel Kodim 1618/TTU, PNS TNI, dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana.
Dalam susunan pejabat upacara, bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Kapten Inf Ferdinandus Kuabib, Perwira Upacara Kapten Inf Agus Da Costa, S.H., sementara Pengucap Sapta Marga dipercayakan kepada Sertu Osorio Soares.
Pada kesempatan itu, Inspektur Upacara membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. yang menekankan pentingnya semangat profesionalisme dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
> “TNI lahir dari rakyat, bersama rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Karena itu, soliditas dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil, dan makmur,” demikian kutipan amanat Panglima TNI.
Selain itu, Panglima TNI juga mengingatkan seluruh prajurit agar selalu waspada terhadap dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, bijak dalam menggunakan media sosial, dan melaksanakan tugas dengan ikhlas serta menjauhi tindakan yang merugikan rakyat.
Upacara HUT ke-80 TNI di Kodim 1618/TTU ditutup dengan penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dan laporan Komandan Upacara, menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pada pukul 08.40 Wita.
Perayaan HUT ke-80 TNI ini menjadi momentum bagi seluruh prajurit Kodim 1618/TTU untuk mempertegas komitmen dalam menjaga kedaulatan bangsa serta melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
