KEFAMENANU – Pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang menyebut SPPG sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran” menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Maria Filiana Tahu yang menilai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya disampaikan secara objektif, akademis, dan tetap menjunjung etika publik.
Maria mengatakan dirinya menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun menurutnya, kebebasan berekspresi juga harus disertai tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap institusi publik.
“Saya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Tetapi dalam negara demokrasi, kritik juga harus dibangun dengan etika, argumentasi rasional, dan tidak sekadar memberi stigma atau pelabelan,” ujarnya.
Menurut Maria, penyebutan SPPG sebagai “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran” merupakan bentuk generalisasi yang tidak mencerminkan tradisi kritik ilmiah.
Ia menilai kritik yang sehat seharusnya diarahkan pada substansi kebijakan, seperti efektivitas program, transparansi anggaran, tata kelola, hingga mekanisme pengawasan publik.
Ia menjelaskan bahwa pelaksana program pemerintah bekerja berdasarkan asas legalitas dan aturan perundang-undangan, bukan atas dasar loyalitas politik pribadi.
“Dalam teori administrasi publik modern, birokrasi adalah instrumen negara untuk menjalankan pelayanan publik, bukan alat kepentingan politik personal. Konsep ini sejalan dengan teori birokrasi rasional-legal Max Weber yang menekankan profesionalitas dan pelayanan berdasarkan aturan,” katanya.
Maria menegaskan bahwa kritik publik tetap penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi. Namun menurutnya, kritik harus berbasis data dan solusi agar tidak berubah menjadi delegitimasi terhadap fungsi pelayanan negara.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menutup mata terhadap kondisi riil anak-anak di pedalaman dan keluarga kurang mampu yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses pangan bergizi.
“Bagi sebagian orang, MBG mungkin hanya dilihat sebagai program pemerintah. Tetapi bagi banyak anak di desa dan wilayah pelosok, program ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka memperoleh makanan bergizi dengan layak,” ujarnya.
Menurut Maria, kehadiran program MBG merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Ia menyebut berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecukupan gizi memiliki hubungan erat dengan konsentrasi belajar, perkembangan kognitif, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Melihat MBG semata dari sudut politik praktis tanpa mempertimbangkan realitas sosial masyarakat bawah adalah pendekatan yang kurang utuh dan kurang empatik,” tegasnya.
Selain manfaat bagi anak-anak sekolah, Maria juga menilai program MBG memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Program tersebut dinilai membuka lapangan kerja bagi tenaga dapur, ahli gizi, pengelola distribusi, hingga pelaku UMKM lokal.
“Petani memperoleh pasar yang lebih pasti untuk hasil panennya, nelayan memiliki peluang penyerapan hasil tangkapan yang lebih stabil, dan usaha kecil ikut bergerak karena rantai ekonomi masyarakat menjadi hidup,” jelasnya.
Ia menilai kebijakan seperti MBG memiliki efek multiplier effect terhadap ekonomi kerakyatan dan ketahanan sosial masyarakat.
Meski demikian, Maria menegaskan program tersebut tetap harus diawasi agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Namun ia berharap kritik terhadap program pemerintah tidak berhenti pada sinisme dan pelabelan semata.
“Sangat mudah membuat istilah-istilah satir dari ruang kampus atau media sosial. Tetapi memahami realitas rakyat kecil membutuhkan lebih dari sekadar retorika,” katanya.
Maria juga menyoroti kecenderungan sebagian kelompok intelektual yang dinilainya terlalu cepat memberi label politik tanpa melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
“Mereka fasih berbicara tentang demokrasi, tetapi sering lupa mendengar suara anak-anak yang berangkat sekolah dalam keadaan lapar, atau orang tua yang harus memilih antara membeli beras atau lauk bergizi untuk keluarganya,” ujarnya.
Menurutnya, intelektualitas sejati tidak hanya diukur dari kemampuan mengkritik pemerintah, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Sebab bagi rakyat kecil, program seperti MBG bukan sekadar bahan konten politik. Ini soal apakah anak mereka bisa makan dengan layak, belajar dengan baik, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
