SOE – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Eduard Markus Liu bersama Wakil Bupati TTS dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) TTS mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.
Rakornas tersebut berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak Senin, 2 Februari hingga Rabu, 3 Februari 2026. Bupati dan Wakil Bupati TTS hadir bersama unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres TTS, Dandim 1621/TTS, Kajari TTS, Ketua Pengadilan Negeri TTS, Ketua DPRD TTS, serta pimpinan instansi vertikal lainnya.
Bupati TTS Eduard Markus Liu kepada media menjelaskan, Rakornas ini diikuti Presiden dan Wakil Presiden RI, para menteri Kabinet, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, yang didampingi unsur Forkopimda masing-masing daerah.
“Jumlah peserta Rakornas mencapai 4.453 orang. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Bupati Liu.
Menurutnya, Rakornas yang digelar Kemendagri bertujuan untuk mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto agar berjalan selaras hingga ke daerah.
Bupati Liu juga menyebutkan, Rakornas pemerintah pusat dan daerah terakhir kali digelar pada November 2024, bertepatan dengan awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu diisi dengan pemaparan kebijakan nasional oleh para menteri Kabinet Merah Putih.
“Sementara pada tahun 2025, Rakornas digantikan dengan kegiatan retret kepala daerah dan wakil kepala daerah di Akademi Militer Magelang, di mana para kepala daerah mengikuti pembekalan selama tujuh hari,” jelasnya.
Melalui Rakornas tahun 2026 ini, Bupati TTS berharap berbagai strategi dan pengalaman yang diperoleh dapat diadopsi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sekaligus memperkuat kemitraan dan komunikasi lintas sektor bersama Forkopimda.
“Komunikasi dan sinergi lintas sektor harus terus dijaga dalam berbagai situasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang humanis bagi masyarakat TTS,” pungkasnya.
