Flores Timur, Mitranews.id – PT Pertamina Patra Niaga memberikan respons cepat atas kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di wilayah Kabupaten Flores Timur, khususnya di Pulau Adonara dan Solor.
Area Manager Comm, Rel. & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari masyarakat terkait gangguan layanan pada lembaga sub penyalur. Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Menurutnya, saat ini Pertamina tengah melakukan penyesuaian sistem dari aplikasi Microsite ke aplikasi X-Star sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan distribusi BBM. Dalam proses tersebut, Pertamina juga berkoordinasi dengan BPH Migas agar transisi sistem dapat segera diselesaikan tanpa menimbulkan kendala berkepanjangan di lapangan.
“Pertamina berkomitmen memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan distribusi BBM secara optimal guna mendukung aktivitas sehari-hari,” ujar Ahad dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Sebelumnya, kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar dilaporkan terjadi sejak akhir Februari hingga pertengahan Maret 2026.
Kondisi ini dipicu kendala teknis berupa pemblokiran barcode pada aplikasi Microsite yang digunakan dalam sistem distribusi ke sub penyalur resmi.
Tercatat sebanyak 14 sub penyalur resmi di Kabupaten Flores Timur tidak dapat menyalurkan BBM subsidi akibat barcode regional yang tidak dapat diakses. Hal ini berdampak pada terhambatnya proses transaksi pembelian karena pemindaian tidak bisa dilakukan.
Melansir dari suara flores, Kepala Bagian SDA Setda Flores Timur, Tarsisius Kopong, sebelumnya menyebut bahwa permasalahan tersebut murni bersifat teknis dan telah dikoordinasikan dengan BPH Migas.
Akibat gangguan tersebut, antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU dan sub penyalur. Masyarakat di wilayah kepulauan bahkan mengalami kesulitan lebih besar karena keterbatasan infrastruktur distribusi BBM.
Di Pulau Adonara, hanya terdapat dua SPBU yang melayani delapan kecamatan, sementara di Pulau Solor belum tersedia SPBU. Kondisi ini memaksa sebagian warga membeli BBM nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga resmi.
Salah satu warga Solor Selatan, Fransiskus Liko Moro, mengaku harga Pertamax eceran di wilayahnya mencapai Rp26.000 hingga Rp30.000 per botol ukuran besar.
Sementara itu, sub penyalur asal Solor, Lut Daton, meminta kejelasan dari pihak Pertamina terkait keberlanjutan sistem sub penyalur, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Pertamina sendiri menegaskan bahwa penerapan sistem barcode melalui aplikasi bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Namun dalam implementasinya, khususnya di wilayah kepulauan, masih ditemukan kendala teknis yang kini tengah dibenahi.
