KUPANG — Tak ingin keluhan sekitar 500 pedagang kios BBM eceran berlarut-larut, Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (PW KKSS) Nusa Tenggara Timur (NTT) langsung bergerak menemui Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang untuk memperjuangkan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha kecil tersebut.
Langkah cepat ini dilakukan setelah PW KKSS NTT menerima aspirasi dan keluhan para pedagang kios yang mengaku resah dengan dugaan tindakan pemerasan dan pungutan liar oleh oknum petugas di lapangan.
Pertemuan tersebut difasilitasi Ketua DPRD Kota Kupang, Ricard Odja, dan dihadiri Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, Sekretaris Daerah Jefri Pelt, Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang bersama wakilnya.
Dari PW KKSS NTT hadir Ketua Wilayah H. Fahmi Abdullahi, didampingi Sekretaris Wilayah H. Wahyudin dan Wakil Bendahara H. Attu.
Dalam pertemuan itu, Fahmi kembali menyuarakan kegelisahan ratusan pedagang kios yang selama ini menggantungkan penghasilan keluarga dari usaha penjualan BBM eceran.
Ia menegaskan, KKSS tidak bermaksud membenarkan aktivitas usaha yang bertentangan dengan aturan. Namun, pemerintah perlu menghadirkan kejelasan regulasi agar masyarakat kecil tidak menjadi korban ketidakpastian hukum.
“Prinsipnya sederhana, rakyat harus dilindungi. Jangan sampai wilayah abu-abu dalam pengaturan usaha justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat untuk memeras masyarakat yang sedang berjuang mencari sesuap nasi. Ekonomi rakyat kecil harus tetap hidup dan bergulir, tetapi harus ada aturan yang jelas sebagai pedoman bersama,” tegas Fahmi.
Pemkot Siapkan Pendataan Pedagang Kios
Dalam pertemuan tersebut, Pemkot dan DPRD Kota Kupang menyatakan komitmen untuk melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang meresahkan dan diduga melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha kecil.
Pemerintah juga menekankan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat harus tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum, aspek keselamatan, serta tata niaga BBM yang berlaku.
Sebagai langkah awal, Pemkot Kupang akan melakukan pendataan terhadap pelaku ekonomi di setiap kelurahan, termasuk pedagang kios yang selama ini menjual BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkungan permukiman.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar pembinaan, penataan, dan pengarahan bagi para pelaku usaha agar aktivitas ekonomi mereka memiliki kejelasan serta tidak membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu.
KKSS Dorong Regulasi hingga Perda
Tidak hanya mengandalkan pendataan, pertemuan tersebut juga menyepakati perlunya pembahasan lanjutan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PW KKSS NTT dan DPRD Kota Kupang.
Forum tersebut akan membahas tata niaga penjualan BBM eceran oleh pelaku UMKM, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau instrumen regulasi lain sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan perundang-undangan.
KKSS berharap regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitasnya secara tertib, aman, terpantau, dan sesuai aturan.
Selain itu, Pemkot Kupang juga akan berkoordinasi dengan pimpinan instansi terkait untuk mencegah tindakan oknum yang merugikan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
**Fahmi: KKSS Hadir Membawa Solusi**
Ketua PW KKSS NTT H. Fahmi Abdullahi mengapresiasi respons Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, Sekda, serta jajaran DPRD Kota Kupang yang telah membuka ruang dialog dan menerima aspirasi para pedagang.
Menurut Fahmi, persoalan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah, dan legislatif dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi masyarakat kecil.
“Alhamdulillah, kami mengapresiasi respons pemerintah dan DPRD Kota Kupang. Kami datang bukan untuk mencari pertentangan, tetapi membawa suara dan kegelisahan warga kami agar dapat dicarikan solusi bersama. Harapan kami, jangan sampai masyarakat kecil yang ingin mencari nafkah justru kehilangan kesempatan berusaha karena tidak adanya kejelasan aturan,” ungkapnya.
Ia memastikan KKSS NTT akan terus mengawal hasil pertemuan tersebut hingga ada tindak lanjut nyata, mulai dari pendataan, pembinaan, koordinasi antarlembaga, hingga pembahasan regulasi.
“KKSS harus menjadi rumah besar yang memberikan manfaat nyata bagi warganya. Ketika masyarakat menghadapi persoalan, kita hadir. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kita duduk bersama mencari jalan keluarnya. Tujuan kita bukan hanya melindungi warga KKSS, tetapi juga ikut membangun ekonomi masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan,” tutup Fahmi.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penataan usaha BBM eceran di Kota Kupang, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku UMKM tanpa mengabaikan aturan keselamatan dan tata niaga BBM.
PW KKSS NTT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar ekonomi rakyat tetap berjalan dan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan pedagang kecil.









