KEFAMENANU – Petani di Indonesia kini mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Hal itu ditandai dengan pelantikan sejumlah badan pengurus HKTI di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu di Kabupaten TTU, Kristo Haki resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2026-2031.
Kristo dilantik di Hotel Harper Kupang, Selasa (15/9/2026).
Dikonfirmasi iNewsTTU selasa sore Usai dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan petani sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah TTU yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL).
DPC HKTI TTU juga menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Fernando Jose Osorio Soares di tubuh HKTI Nusa Tenggara Timur.
Menurut Kristo, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat organisasi dan mendorong pembangunan pertanian yang lebih berpihak kepada kepentingan petani.
Ia berharap kepemimpinan Fernando Soares mampu membawa HKTI semakin dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi petani di NTT.
“Petani NTT membutuhkan lebih dari sekadar program. Mereka membutuhkan akses terhadap modal, teknologi, sarana produksi, pendampingan, serta pasar yang memberikan kepastian terhadap hasil usaha mereka,” ujar Kristo.
Kristo menilai wilayah perbatasan RI-RDTL memiliki potensi pertanian yang besar dan dapat dikembangkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.
Karena itu, HKTI TTU ke depan akan mendorong petani tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pengolahan hasil dan perluasan akses pasar.
“Petani jangan hanya berhenti pada produksi. Kita harus dorong mereka naik kelas, memiliki akses pasar, mampu mengolah hasil pertanian dan mendapatkan nilai tambah dari produknya,” katanya.
Menurut Kristo, penguatan kelompok tani dan kelembagaan petani juga menjadi agenda penting. Dengan kelembagaan yang kuat, petani diharapkan memiliki posisi tawar lebih baik dalam mengakses pembiayaan, teknologi, sarana produksi hingga pasar.
Ia berharap konsolidasi HKTI dapat diperkuat hingga ke tingkat kabupaten dan daerah sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat dihimpun dan diperjuangkan secara lebih terarah.
“Ukuran keberhasilan HKTI bukan seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan petani. Kalau pendapatan petani meningkat, produktivitas meningkat, dan mereka memiliki pasar yang jelas, itu berarti HKTI hadir dengan benar,” tegasnya.
Kristo yang juga merupakan anggota DPRD TTU dari Partai Gerindra itu mengatakan, NTT memiliki sejumlah komoditas pertanian yang berpotensi dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Namun, pengembangan sektor tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, petani, perguruan tinggi, perbankan, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
DPC HKTI TTU, kata Kristo, siap mengambil bagian dengan memperkuat basis organisasi dan membangun komunikasi langsung dengan para petani di daerah.
“Kami siap berjalan bersama. Harapannya, kepemimpinan Fernando Soares membawa perubahan nyata dan memastikan petani NTT benar-benar naik kelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, HKTI diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpunnya para petani, tetapi juga menjadi kekuatan yang mampu memperjuangkan kepentingan petani dari sektor hulu hingga hilir.
Dengan demikian, penguatan pertanian di TTU, termasuk kawasan perbatasan RI-RDTL, diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.
