oleh

Opini: Membongkar Prostitusi Paksa: Antara Eksploitasi Seksual dan Kegagalan Perlindungan Hukum

Oleh: Victor Manbait Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT

Prostitusi paksa bukan sekadar persoalan moral, penyimpangan sosial, atau pelanggaran norma kesusilaan. Di balik praktik tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih serius, yakni perampasan kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia melalui eksploitasi seksual.

Ketika seseorang dipaksa, diancam, ditipu, atau ditempatkan dalam situasi yang membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak aktivitas seksual demi keuntungan pihak lain, maka yang terjadi bukanlah pilihan bebas. Itu adalah bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap manusia.

Dalam konteks ini, prostitusi paksa harus dipahami sebagai praktik pelibatan seseorang dalam aktivitas seksual komersial tanpa persetujuan yang bebas dan sukarela. Paksaan tersebut dapat dilakukan melalui ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pemanfaatan kondisi rentan seseorang untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Karena itu, persoalan utamanya bukan semata-mata aktivitas seksual yang dilakukan, melainkan apakah seseorang benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri.

**Jangan Salah Menempatkan Korban sebagai Pelaku**

Salah satu hal mendasar yang perlu dipahami adalah tidak semua orang yang berada dalam lingkungan prostitusi memiliki kedudukan hukum yang sama. Ada perbedaan mendasar antara seseorang yang secara sadar dan sukarela mengambil keputusan dengan seseorang yang dipaksa, ditipu, dikendalikan, atau dieksploitasi oleh pihak lain.

Perbedaan ini tidak boleh diabaikan dalam proses penegakan hukum. Sebab, ketika korban justru diposisikan sebagai pihak yang bersalah, sementara orang-orang yang merekrut, mengendalikan, memaksa, dan mengambil keuntungan dari eksploitasi tersebut tidak tersentuh hukum, maka keadilan telah kehilangan arah.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Paul SinlaEloE dalam bukunya *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (2017), yang menempatkan perdagangan orang sebagai kejahatan yang merendahkan martabat manusia karena manusia diperlakukan sebagai komoditas demi memperoleh keuntungan.

Jika dikaitkan dengan prostitusi paksa, praktik ini memperlihatkan bagaimana tubuh manusia dapat dijadikan objek eksploitasi ketika kebebasan dan kendali seseorang atas dirinya dirampas oleh pihak lain. Manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum justru direduksi menjadi alat untuk memenuhi kepentingan ekonomi orang lain.

Dengan demikian, tubuh manusia tidak boleh dipandang sebagai barang dagangan yang dapat dikendalikan, diperjualbelikan, atau dimanfaatkan sesuka hati demi keuntungan pihak tertentu.

**Konstitusi dan Hukum Pidana Memberikan Perlindungan**

Secara konstitusional, prostitusi paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) menjamin hak untuk tidak disiksa sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari tindakan yang merampas kebebasan, mengancam keselamatan, dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Dalam ranah hukum pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang jelas. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan eksploitasi, yang mencakup pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, serta pemanfaatan fisik maupun seksual seseorang untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, Pasal 2 mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang yang melakukan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi melalui cara-cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Perlindungan hukum tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal 4 ayat (2) memasukkan pemaksaan pelacuran dan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sementara itu, Pasal 12 mengatur tindak pidana eksploitasi seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemaksaan pelacuran bukan sekadar persoalan moral atau sosial. Ini merupakan persoalan hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi.

**Hukum Harus Berpihak kepada Korban**

Namun, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut belum cukup apabila tidak diikuti dengan penegakan hukum yang berpihak kepada korban.

Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana hukum benar-benar hadir untuk melindungi mereka yang dieksploitasi dan menindak pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari penderitaan korban?

Dalam praktiknya, korban prostitusi paksa kerap menghadapi persoalan berlapis. Selain mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual, mereka juga harus berhadapan dengan ancaman, tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, bahkan stigma sosial.

Ironisnya, masyarakat sering kali lebih cepat menghakimi korban daripada mempertanyakan siapa yang merekrut, memaksa, mengendalikan, dan mengambil keuntungan dari tubuh mereka.

Cara pandang seperti ini harus diubah.

Seseorang yang ditemukan dalam lingkungan prostitusi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah terdapat unsur paksaan, penipuan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Penegakan hukum harus diarahkan kepada pihak yang melakukan perekrutan, pengendalian, pemaksaan, dan eksploitasi, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya dapat dibuktikan.

Jangan sampai korban justru mengalami kriminalisasi, sementara pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi seksual luput dari pertanggungjawaban hukum.

Selain penindakan terhadap pelaku, negara juga wajib memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, perlindungan keamanan, restitusi, serta pemulihan sosial harus menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap faktor-faktor struktural yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang dan eksploitasi seksual, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses pendidikan, serta ketimpangan ekonomi.

Sebab, selama kerentanan sosial dan ekonomi terus dibiarkan, ruang bagi praktik perdagangan orang dan eksploitasi seksual akan tetap terbuka.

**Jangan Biarkan Korban Kehilangan Keadilan untuk Kedua Kalinya**

Pada akhirnya, prostitusi paksa merupakan persoalan serius yang menguji komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Jangan sampai hukum lebih mudah menghakimi orang yang dieksploitasi daripada menindak orang yang mengeksploitasinya. Jangan sampai korban kehilangan masa depannya untuk kedua kalinya: pertama, ketika kebebasan dan martabatnya dirampas melalui eksploitasi seksual; kedua, ketika negara gagal memberikan perlindungan dan keadilan kepadanya.

Hukum seharusnya berdiri di pihak kemanusiaan. Tubuh manusia bukan komoditas. Kemiskinan bukan alasan untuk mengeksploitasi sesama manusia. Penderitaan korban juga tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi siapa pun.

Karena itu, prostitusi paksa harus ditempatkan sebagai persoalan eksploitasi seksual dan kejahatan terhadap martabat manusia, bukan semata-mata persoalan moral atau kesusilaan.

Negara wajib melindungi korban, menindak pelaku, membongkar jaringan perdagangan orang, dan memastikan setiap korban memperoleh hak-haknya.

Sebab, ukuran keadilan bukan hanya seberapa banyak aturan hukum yang telah dibuat, melainkan sejauh mana hukum mampu melindungi mereka yang paling rentan dan memastikan bahwa tidak seorang pun diperlakukan sebagai barang dagangan.

**Tubuh manusia adalah bagian dari martabat yang harus dihormati, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan.**

 

banner 336x280

News Feed