JAKARTA | Mitranews.id – Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor yang digelar di Mabes Polri ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, sekaligus mengawal proses produksi dari hulu hingga hilir serta memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 bisa lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga pembiayaan. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses permodalan bagi petani jagung. Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung.
Tak hanya soal permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga jagung. Polri memastikan hasil panen petani tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah, dengan menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung, dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 dan harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah.
Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha taninya secara berkelanjutan, membayar pinjaman modal tepat waktu, dan meningkatkan taraf hidup.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di Indonesia terus meningkat.
