Oleh Oswin Pace Esterlino Nule, S.Sos.
Tudingan mengenai keberadaan “antek asing” di pusaran kekuasaan Indonesia tidak boleh dibiarkan menguap begitu saja sebagai retorika politik murahan.
Istilah yang membawa bobot ancaman terhadap kedaulatan negara ini menuntut pembuktian yang presisi. Publik berhak tahu: siapa yang sesungguhnya diuntungkan, apa bukti konkret keterlibatannya, dan kepentingan siapa yang sedang diperjuangkan.
Dinamika hukum dan politik nasional memasuki babak baru menyusul penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional pada awal November 2026.
Kendati demikian, hukum menetapkan asas praduga tak bersalah—status tersangka bukanlah vonis akhir. Pembuktian di muka sidang harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari intervensi.
Di tengah bergulirnya kasus ini, muncul narasi spekulatif yang mengaitkan tindakan penyadapan tersebut dengan kepentingan asing.
Pertanyaan mendasarnya: jika praktik penyadapan ilegal itu benar-benar terjadi di jantung pemerintahan, apakah ancaman kedaulatan selalu bersumber dari luar batas negara? Ataukah persoalan mendasar ini justru berakar dari pembusukan internal dan penyalahgunaan kewenangan aparat negara sendiri?
Hingga saat ini, belum ada dokumen resmi maupun fakta persidangan yang mengonfirmasi adanya keterlibatan atau perintah dari institusi negara asing kepada Listyo Sigit. Oleh sebab itu, menyematkan label “antek asing” secara prematur bukan saja tindakan yang melangkahi proses hukum, melainkan bentuk framing politik yang berbahaya.
Negara tidak boleh membiarkan opini publik dibangun atas dasar prasangka dan paranoia. Penggunaan narasi “antek asing” rentan dijadikan kambing hitam politik (political scapegoating) untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih esensial: lemahnya pengawasan internal dan kerentanan sistem keamanan negara. Setiap dugaan pelanggaran wajib dibongkar secara tuntas melalui penyidikan yang independen, profesional, dan akuntabel.
Ukuran sejati dari loyalitas seorang pejabat negara bukanlah seberapa dekat ia dengan lingkar kekuasaan, melainkan seberapa patuh ia pada konstitusi, hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Istilah “antek asing” tidak boleh direduksi menjadi sekadar senjata retorika untuk menghabisi lawan politik. Jika memang terjadi pengkhianatan terhadap kedaulatan negara, buktikanlah secara transparan melalui mekanisme hukum. Sebab, kedaulatan Republik ini terlalu mahal untuk dipertaruhkan dalam manuver kekuasaan dan tuduhan yang tak bersumbu.
