MITRANEWS.ID, JAKARTA – Markas Besar TNI memastikan tetap akan memberangkatkan 756 personel baru dalam rangka rotasi pasukan perdamaian pada misi UNIFIL di Lebanon pada akhir Mei 2026.
Keputusan ini tetap diambil meskipun muncul desakan agar Indonesia mengikuti langkah Malaysia untuk mundur dari misi tersebut.
Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Mayjen TNI Iwan Bambang Setiawan, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh keputusan negara lain.
“Kita tidak bisa mengukur kebijakan kita berdasarkan kepentingan negara lain. Kalau Malaysia memiliki pertimbangan sendiri, itu kita serahkan kepada mereka,” ujar Iwan, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, rotasi pasukan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pada 22 Mei 2026. Sebanyak 756 personel akan diberangkatkan untuk menggantikan pasukan yang telah bertugas lebih dari satu tahun di wilayah misi.
“Rotasi ini merupakan bagian dari siklus penugasan. Personel kita sudah lebih dari satu tahun berada di daerah misi,” tambahnya.
Sebelumnya, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL dilaporkan gugur pada akhir Maret 2026. Mereka adalah Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar.
Farizal meninggal dunia akibat serangan artileri di wilayah Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada 29 Maret 2026. Sementara Nur Ichwan dan Zulmi gugur akibat ledakan kendaraan di daerah Bani Haiyyan sehari setelahnya.
Saat ini, sebanyak 753 prajurit TNI masih bertugas di wilayah misi. TNI berharap seluruh personel dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat.
“Semoga seluruh prajurit kita kembali dengan selamat tanpa kekurangan satu pun,” ujar Iwan.
Di sisi lain, Perwakilan Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Umar Hadi, mendesak dilakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas serangan yang menewaskan prajurit Indonesia tersebut.
Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan mendesak semua pihak, termasuk Israel, untuk menghentikan agresi serta mematuhi hukum internasional.
Indonesia juga meminta Dewan Keamanan mengambil langkah tegas untuk menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian, termasuk melalui evaluasi protokol keamanan dan penguatan rencana evakuasi di wilayah konflik.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, sekaligus mendorong adanya tindakan nyata dari komunitas internasional guna melindungi pasukan penjaga perdamaian di lapangan.
Sumber: antara
