SOE, MITRANEWS.ID– Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Alfred Baun, S.H., melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Alfred mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten TTS untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Korwil pengelola dari Badan Gizi Nasional.
Kritik ini dipicu oleh temuan investigasi lapangan yang menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dapur umum serta kondisi sanitasi yang dinilai memprihatinkan.
Keluhkan Pengelolaan Dapur yang Tertutup
Alfred mengungkapkan kekecewaannya saat tim ARAKSI melakukan investigasi ke sekretariat dan dapur pengelola MBG di TTS. Menurutnya, tim pengelola bersikap sangat tertutup dan melarang pihak luar, termasuk media, untuk melihat proses pengolahan makanan.
“Kami dilarang masuk ke dapur dengan alasan yang tidak mendasar. Bahkan, untuk melihat proses memasak saja, kami diminta bersurat ke Denpasar untuk meminta izin. Situasi ini menimbulkan kecurigaan besar, apakah program ini benar-benar bertujuan memperbaiki gizi atau justru membahayakan kesehatan generasi emas kita?” tegas Alfred kepada awak media, Rabu (25/02/2026).
Ia meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda selaku Satgas MBG di daerah untuk tidak menutup mata terhadap pola manajemen yang dianggap eksklusif dan mencurigakan tersebut.
Temuan Sanitasi Buruk dan Potensi Limbah Berbahaya
Hal yang paling disoroti oleh ARAKSI adalah standar kebersihan (higiene) di lokasi pengolahan makanan. Alfred menyebutkan bahwa di salah satu titik, ditemukan pengelolaan yang jauh dari standar kesehatan.
“Kami menemukan fakta lapangan di mana pengolahan sayur dan pencucian piring hanya beralaskan terpal. Limbah pembuangan tidak diatur dengan benar, bahkan sisa darah pemotongan ayam menumpuk dan dikerumuni lalat di lokasi tersebut,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurut Alfred, berpotensi mengubah niat baik program nasional ini menjadi risiko kesehatan bagi anak-anak. “Bagaimana mungkin program perbaikan gizi dan penanganan stunting dilakukan di tempat yang tidak higienis? Ini tantangan bagi publik untuk tidak diam,” lanjutnya.
Dugaan Korupsi dan Kurangnya Pemberdayaan Lokal
Tak hanya soal sanitasi, ARAKSI juga menyoroti manajemen keuangan dan efektivitas pemberdayaan ekonomi lokal. Alfred membeberkan hitungan matematis terkait potensi keuntungan besar yang diraup pengelola namun tidak berdampak pada petani lokal.
Potensi Keuntungan: Alfred menduga adanya mark-up harga. Dengan asumsi satu dapur melayani 3.000 anak dengan keuntungan Rp5.000 per porsi, maka pengelola bisa meraih untung hingga Rp15 juta per hari.
Pemberdayaan Nihil: Meski anggaran triliunan dikucurkan ke daerah, bahan baku seperti sayur, buah, telur, hingga daging justru didatangkan dari luar Kabupaten TTS.
Keterlibatan ASN: ARAKSI menemukan oknum ASN turut mengelola dapur MBG, yang dinilai bertentangan dengan instruksi Presiden untuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda yang membutuhkan pekerjaan.
Persoalan Makanan Kedaluwarsa
Alfred juga mempertanyakan standar operasional prosedur (SOP) terkait batas waktu konsumsi makanan. Tim pengelola menyatakan makanan harus ditarik jika melewati batas 4 jam setelah dimasak.
“Lalu bagaimana dengan ribuan kotak yang ditarik kembali? Apakah ada penjelasan transparan mengenai distribusi dan kerugian negara yang muncul? Tim pengelola bungkam saat ditanya hal ini. Ini menguatkan dugaan adanya korupsi terselubung,” cetusnya.
Di akhir pernyataannya, Alfred Baun meminta Satgas MBG Kabupaten TTS segera bertindak tegas sebelum muncul korban akibat buruknya pengelolaan. Ia juga meminta dapur MBG dibuka untuk akses publik dan media sebagai bentuk fungsi kontrol.
